“Kedua, saya minta kejujurannya supaya tidak ada penumpang gelap dalam proses pendataan ini,” tegasnya.
Dia katakan, manakala ada tambahan yang bisa dibuktikan palsu di kemudian hari, tentu semua akan dimintai pertanggungjawabannya.
‘Karena dalam proses pendataan ini, ada surat keterangan tanggungjawab mutlak dari berbagai tingkatan, mulai dari perangkat daerah, dilanjutkan ke Sekda dan ke Bupati yang akan melanjutkannya usulan tenaga non ASN ke pemerintah pusat. Bukan apa-apa, supaya pemerintah pusat mempunyai data riil, bukan data yang digelembungkan,” tegasnya.
Point ketiga yang disampaikan oleh Bupati Hery Nabit kepada pimpinan perangkat daerah untuk memenuhi betul persyaratan yang telah ditetapkan.
“Jangan bermain di luar persyaratan yang ada. Sekalipun atas nama kemanusiaan. Kita semua punya rasa kemanusiaan, tetapi jangan karena rasa kemanusiaan itu kita mengalahkan segala aturan-aturan kepegawaian,” tambahnya.
Terkait hal itu, Bupati Hery Nabit secara khusus mengingatkan kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai yang memiliki jumlah tenaga non ASN paling banyak.
Ketika ditanya soal limit waktu pendataan sampai tanggal 31 Oktober 2022, Bupati Hery mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, semua tetap berjalan.
“Laporan yang saya terima hari ini (Kamis,13/10) semua tetap berjalan,” jawab Bupati Hery seraya menambahkan, meskipun ada satu dua kendala di sana-sini, terutama terkait data dari teman-teman non ASN seperti data kependudukan yg tidak sesuai ijasah dan lain-lain.
“Saya percaya, semua hambatan-hambatan itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena itu saya minta kepada pimpinan OPD supaya fokus membantu mencarikan solusi setiap permasalahan yg ada,” imbuhnya.
Dia memberi pesan kepada pimpinan OPD bahwa yang sedang dilakukan adalah mengurus nasib banyak orang.
Subscribe to my channel
