Namun dalam laporan keuangan tersebut, tidak bisa diketahui secara terkait PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai.
Dalam catatan laporan keuangannya, dalam menggunakan aset Pemkab Manggarai, seharusnya pihak PLN memiliki perjanjian sewa penggunaan aset dengan pihak Pemkab Manggarai.
Dalam catatan tersebut, aset yang digunakan oleh pihak PT. PLN dengan status hal penggunaan aset sehingga menjadi libialitas PT. PLN sejak digunakan.
Namun berdasarkan realita yang ada, pihak PT. PLN belum memiliki Perjanjian Sewa sehingga aset milik Pemkab Manggarai dicatat sebagai piutang atau utang sewa.
Dikelola PT. Cogindo
Berdasarkan penelusuran, ternyata PLTP Ulumbu tidak lagi dikelola oleh PT. (Persero) PLN.
Sejak beberapa tahun silam, PLTP Ulumbu pengelolaannya telah dilakukan PT. Cogindo DayaBersama.
Perusahaan tersebut selaku anak perusahaan Indonesia Power, sementara pihak PLN hanya mengawasi pengoperasian.
Media berupaya untuk mendapatkan informasi terkait harga jual listrik PLTP Ulumbu kepada pihak PLN.
Haryadi selalu koordinator oprasi PT. (Persero) PLN untuk PLTP Ulumbu yang dikonfirmasi Rabu (21/12) tidak bersedia memberikan keterangan.
“Mohon maaf, pak. Untuk data-data sebaiknya langsung dengan wilayah (maksudnya PLN wilayah NTT, Red). Kami tidak punya kewenangan untuk itu,” tutup Haryadi.
Haryadi dimintai informasi tersebut karena harga jual listrik PLTP Ulumbu erat kaitannya dengan bonus produksi yang akan diperoleh Kabupaten Manggarai dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari PLTP.
Untuk diketahui, untuk tahun 2023 yang akan datang, pemerintah pusat mengalokasikan DBH PLTP ke Kabupaten Manggarai sebesar Rp 1,2M lebih. Jumlah ini berdasarkan penjualan listrik dari PLTP Ulumbu. (aka)
Subscribe to my channel
