Dia jelaskan, sejak tahun 2021 hingga tahun ini, Pemkab Manggarai berupaya keras untuk mempertahankan tenaga kontrak, tenaga harian lepas (THL) atau sebutan lainnya di kabupaten Manggarai.
Menurut Bupati Hery, kebijakan Itu diambil karena Pemkab Manggarai mengakui bahwa tanpa mereka, ada banyak pekerjaan yg tidak bisa kita terselesaikan.
Semua pekerjaan Pemkab Manggarai, kata dia, tidak bisa diselesaikan oleh ASN saja.
‘Karena itu, kita masih membutuhkan mereka. Sehingga pilihannya adalah sejak tahun 2021 kita tetap mempekerjakan tenaga non ASN, dalam hal ini tenaga kontrak, THL. Di bidang kesehatan ada TPPK dan lain-lain,” ujarnya.
Dia jelaskan, tentu keputusan atau kebijakan itu mempunyai resiko yaitu berkonsekuensi adanya anggaran yg terpakai untuk membiayai tenaga non ASN, sementara di pihak lain ada resiko untuk pembiayaan infrastruktur, misalnya.
“Tetapi bagi kami, saya bersama Wabup (Heribertus Ngabut), memang ada harga atau resiko yang kita harus bayar,” tandasnya
Lanjutnya, resiko yang harus dibayar seperti mengorbankan pembiayaan pembangunan lain adalah demi perekonomian dari keluarga non ASN agar tetap berjalan, perekonomian lokal tetap berputar supaya ada daya beli pada masyarakat.
“Bahwa di sisi lain, ada penilaian karena kita mengutamakan mereka (tenaga non ASN)dan tidak membangun infrastruktur secara optimal, maka itu resiko yg harus kita ambil,” ungkapnya.
Politisi PDI-P itu mengatakan, pada masa krisis seperti ini, Pemkab Manggarai dibawah kepemimpinan mereka, harus mengambil pilihan.
“Pilihan kita, adalah mempertahankan tenaga non ASN atau tidak melakukan PHK.
Dirinya cukup bergembira, ketika ada perintah pendataan terhadap tenaga non ASN oleh pemerintah pusat.
Subscribe to my channel
