Masih menurut dia, keputusan untuk tidak memberhentikan tenaga non ASN, masih berada jalur yg tepat dan benar.
“Meskipun belum ada janji dari pemerintah pusat tetapi dengan mulainya pendataan yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai berdasarkan perintah dari Men-PAN RB, maka ini menjadi sinyal yg baik untuk adanya penataan ke depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Terkait pendataan tenaga non ASN di lingkup Pemkab Manggarai, informasi yang diperoleh media ini dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan SDM (BKPPSDM) Kabupaten Manggarai selaku Admin Instansi Kabupaten Manggarai menyebutkan, sampai Kamis (13/10) pukul 11.58 WITA sudah 2.477 data tenaga non ASN yang sudah dihimpun.
Sementara untuk tenaga non ASN pada Dinas PPO Kabupaten Manggarai, semua data tenaga non ASN sudah diserahkan ke BKPPSDM Kabupaten Manggarai.
“Ada jumlah 1.502 tenaga non ASN si lingkup Dinas PPO Kabupaten Manggarai dari 241 jumlah sekolah di Kabupaten Manggarai. Semuanya susah diserahkan ke BKPPSDM,” kata Frans Gero, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai.
Berdasarkan perintah Kemen PAN dan RB, verifikasi dan validasi data tingkat daerah harus selesai pada 31 Oktober 2022 yang akan datang.
Penulis: A. Apri Kulas
Subscribe to my channel
