Lebih jauh, Tarsisius Syukur menjelaskan, jika aset–aset itu masih belum bersertifikat maka akan berdampak pada proyek-proyek yang masuk ke lembaga-lembaga tersebut.
“Setiap proyek dari APBN ketika dialokasikan ke tempat–tempat tersebut pasti bakal ada kendala sehingga dengan demikian, semua aset daerah yang berpotensi mendapatkan tambahan bantuan maka harus bersertifikasi. Jangan sampai menimbulkan persoalan,” kata Tarsisius.
Ia pun menyayangkan sikap Pemda Matim yang terkesan lalai atas persoalan aset milik daerah tersebut.
Subscribe to my channel
