Pandangan Fraksi partai Nasdem ini juga menyebutkan, belanja untuk urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan standar pelayanan minimal.
“Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik,” sebut Soe.
Disebutkan Soe, pembangunan rumah rumah gendang dikategorikan dalam urusan pemerintahan pilihan yang tidak bersifat wajib atau prioritas dalam penganggarannya.
Fraksi Partai Nasdem Manggarai ini malah menyayangkan sikap pemerintah melalui bupati dan Ketua TAPD yang telah membenturkan Panitia Khusus Banggar dengan masyarakat atas sikap panitia khusus Banggar yang memangkas anggaran pembangunan rumah gendang.