“Kita sama-sama mengalami bahwa di Republik ini aturannya banyak sekali. Disana-sini kadang-kadang ada penafsiran yang berbeda dari masing-masing kita maupun dari Pemerintah di atas kita. Bimtek dan Monev ini adalah momentum bagi kita untuk mendapatkan informasi terkait Gratifikasi. Mudah-udahan moment ini bisa dimanfaatan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Menurut Bupati Hery Nabit, untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, diperlukan suatu penguatan sistem pencegahan korupsi dan komitmen yang luar biasa dari penyelenggara negara melalui perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga pada akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh KPK RI dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem monitoring center for prevention (MCP). Dimana MCP ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi,” ujarnya.
MCP kata Bupati Hery merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring yang mana pelaksanaanya bukan hanya sebatas kepada pemenuhan evidence saja, tetapi harus dapat terinternalisasi pada tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga praktek koruptif dapat dicegah sedini mungkin.
Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2022 Pemkab manggarai mendapatkan nilai rata-rata MCP sebesar 59%, sedangkan tahun 2023 sebesar 54 % untuk delapan area, yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, kepabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
Subscribe to my channel
