“Adapun capaian 54% MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui OPD masing-masing dalam upaya untuk mencegah terjadinya korupsi,” ungkapnya
Bupati Hery menjelaskan, Bimtek dan Monev kali ini juga tentu menjadi moment bagi Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur, dalam rangka mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sementara itu Kasatgas Program Pengendalian Gratifikasi Mutiara Carina Rizky Artha menjelaskan dirinya Bersama rombongan baru pertama kali melakukan kegiatan di Ruteng, Kabupaten Manggarai. “Ini pertama kali kami ke Ruteng, sebelumnya beberapa waktu lalu kami memang sudah melakukan supervisi di Kupang,” jelas Carina.
Menurut Carina Rizky Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus ini muncul setelah melihat beberapa indicator dari Survey Penilaian Itegritas (SPI) yang diisi secara mandiri oleh para responden yang ada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
“SPI ini merupakan salah satu tools melihat adanya resiko korupsi di suatu Pemerintah Daerah. Yang mana kita melibatkan baik itu internal (pegawainya) juga pihak eksternal terutama yang pengguna layanan (masyarakat). Mereka memiliki presepsi negative dari pengalaman yang mereka alami saat membutuhkan layanan,” jelasnya. Dijelaskannya, rata-rata hasil survey cukup menurun terutama pada tahun 2023. Karena itu Deputi pencegahan dan monitoring perlu melakukan Bimtek dan Monev di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Harapannya, dalam kegiatan ini nanti, berbagai kendala dan hambatan bisa diidentifikasikan.
Subscribe to my channel
