Melalui sosialisasi ini, Kasirun menegaskan bahwa PLN siap mengakomodir hak masyarakat setempat terkait hak atas tanah, penguasaan dan penggunaan lainnya, dan tanah adat atau tanah ulayat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Senada dengan Manager PT PLN (Persero) UPP Nusra 3, Asdatun Kejati NTT, Jaja Rahardja, mengatakan bahwa pada prinsipnya pekerjaan PT PLN (Persero) sudah sesuai aturan sebab telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
“PLN tidak boleh dihalangi karena temasuk program PSN. Masyarakat apabila memiliki bukti sesuai aturan yang berlaku maka PLN akan mengakomodir,” kata Jaja Rahardja.
Masyarakat setempat tampak antusiasis dengan rencana PSN yang siap digarap PT PLN (Persero). Mereka menyatakan dukungan dan tidak akan menghalangi segala ikhtiar pembangunan PSN PLN.
Subscribe to my channel
