Sementara itu, Executive Vice President Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi PT PLN (Persero), Lindasari Hendayani, menyampaikan bahwa di tahun 2023, dari 5.836 persil aset tanah PLN seluruh Nusantara yang menjadi target di tahun ini, sebanyak 2.798 sertifikat atau 48% sudah terbit.
Sedangkan, untuk regional Nusa Tenggara, Lindasari Hendayani mengatakan, sebanyak 452 persil dan sampai saat ini sudah terbit 169 sertifikat, yang meliputi BPN Kanwil NTB sebanyak 62 sertifikat, BPN Kanwil NTT 107 sertifikat.
Lindasari berharap di semester 2 tahun 2023, pencapaian aset sertifikat dapat menyentuh angka lebih dari 452 persil, sehingga sisa 2.122 persil dapat bersertifikat seratus persen pada 17 Agustus 2024 mendatang sesuai arahan kementerian.
“Selain kerja sama di bidang sertifikasi, untuk MOU dan PKS kali ini kami juga menambahkan untuk KKPR. Karena ini merupakan pendekatan penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesesuaian kegiatan usaha di wilayah-wilayah yang memiliki perencanaan tata ruang yang ketat,” ucap Lindasari.
Dari statistik yang telah disampaikan, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Farid Hidayat, mengapresiasi kerja keras dari PT PLN (Persero).
“Saya bicara statistik, tahun 2018 PLN belum menyentuh masyarakat 5,2 juta jiwa. Di tahun 2023, angkanya sudah 99,5 persen lebih. Kita perlu bekerja keras bersama teman-teman pertanahan, termasuk juga kami di tata ruang, karena selain sertifikat, perizinan juga tidak kalah penting,” kata Farid Hidayat.
“Kami berharap teman-teman PLN menginventaris dengan cermat karena tadi kami dengar dari Ibu Linda bahwa di dalam PKS ini sudah mencantumkan list dari objek yang akan disertifikasi, artinya sudah ada by location, jadi target kita akan sama dari sekian ribu bidang tanah kita akan sertifikasi yang mana,” lanjutnya.
Subscribe to my channel
