“Potensi energi hijau di Pulau Lembata sangat besar dan mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten Lembata. Ini dapat mendukung target bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025 serta memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” ucap Kasirun.
PLN, kata Kasirun, siap melaksanakan proses pelaksanaan pembebasan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan proses ganti kerugian atas tanah, PLN tetap mengacu pada hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai dasar besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lembata, Ni Wayan Juliati, mengungkapkan bahwa PLN dapat melakukan pengadaan tanah secara B to B atau pelaksanaan secara mandiri/langsung namun tetap melalui tahapan yang hampir sama dengan pengadaan tanah dengan mempertimbangan hak kepemilikan maupun tanah ulayat yang ada di lokasi pembebasan saat proses inventarisasi dan identifikasi.
“Saat inventarisasi maupun identifikasi nantinya perlu ditekankan kepada masyarakat data kepemilikan harus terverifikasi dengan benar agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ucap Ni Wayan Juliati.
Subscribe to my channel
