Lebih lanjut, Wakil Ketua II DPRD Mabar meminta pemerintah untuk secepatnya menfasilitasi masyarakat agar usaha mereka segera mendapat pengakuan secara legal.
“Yang terjadi selama ini petani sopi tidak bisa menjual hasil usaha mereka. Bahkan ada yang dikejar-kejar seperti pencuri. Saya mendorong Pemerintah daerah untuk bantu masyarakat agar usaha mereka menjadi legal dan diperlakukan secara adil,” ujarnya.
Menanggapi permintaan Politisi Dapil II tersebut, Kepala Dinas Nakertrans, UKM dan Koperasi melalui utusan Dinas, Ferdinandus Benteng menegaskan bahwa sesuai dengan Tupoksinya Dinas akan segera menindaklanjui keingingan masyarakat agar usaha mereka mendapat pengakuan secara legal.
“Saya akan sampaikan kepada Kepala Dinas apa yang menjadi inti perkumpulan kita hari ini dan rencana untuk menjadikan usaha sopi sebagai UMKM legal,”
Sementara itu, otoritas Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo menegaskan bahwa meskipun usaha minumn beralkohol (red: Minol) masuk dalam kategori negative investasi bukan berarti apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Raba khususnya dan Manggarai umumnya tidak bisa dilegalkan.
Subscribe to my channel
