Sekda juga menuturkan, sesuai amanat dalam Perpres nomor 53 tahun 2021 tentang rencana aksi HAM 2021-2025, pemerintah kabupaten Manggarai juga dinilai oleh pemerintah pusat melalui kementerian Hukum dan HAM, yang penilaian dilakukan secara bertahap mulai bulan April hingga Desember setiap tahunnya “Pemerintah kabupaten Manggarai, sudah dilakukan penilaian pelaksanaan kerja-kerja pemerintah daerah, baik kegiatan pembangunan, pemerintah dan kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan kementerian Hukum dan HAM,”jelas Sekda.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra,Frumentius LTK menuturkan, Komnas HAM menginginkan agar dalam forum ini, peserta memberikan masukan sebanyak-banyaknya, tertutama mengenai metode pengumpulan data.
Frumentius juga memberikan kesempatan kepada masing-masing perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan dan catatan untuk dinilai oleh Komnas HAM.
Di kesempatan yang sama Analis Kebijakan Publik dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM ) RI, kania mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya, komentar, saran maupun kritik agar kami segera menulis draf pedoman terhadap Pemerintah daerah. Dalam surat kami tidak sertakan buku pedoman, karena buku pedoman tersebut, akan segera kami susun.
Dijelaskannya, metode pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber, diantaranya survey publik yang akan menggandeng universitas Indonesia ‘’kami juga akan meminta dokumen-dokumen mengenai kebijakan daerah, peraturan daerah lalu foccus grup disscusion (FDG).
Subscribe to my channel
