Menurut dia, arah kebijakan dari alokasi tersebut lebih kepada untuk penanganan stunting.
Apakah dana 20 persen tersebut, implementasinya untuk pengadaan ternak babi seperti yang dilakukan di desa?
“Kegiatan tersebut tidak sama dengan pengadaan anakan ternak seperti babi yang sering terjadi,” ujarnya dengan nada kelakar.
Dia tambahkan, alokasi anggaran dari dana desa untuk ketahan pangan dan hewani merupakan partisipasi desa untuk penanganan inflasi.
Secara umum kondisi negara sudah terancam inflasi, artinya telah terjadi daya beli masyarakat yang menurun.
“Masyarakat diperhadapkan dengan sebuah resiko yaitu daya ungkit untuk membeli semakin berkurang. Maka harapannya, arah kebijakan dana desa itu kepada ketahanan pangan dan hewani. Kongkritnya ada intervensi untuk ketersediaan pangan dan protein di tingkat desa,” paparnya.
“Sehingga dari Pemkab Manggarai, terkait penanganan inflasi, desa harus ikut berpartisipasi. Penanganan inflasi tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Dia menegaskan, pemerintah desa harus menjadi bagian bahkan garda terdepan atau mengikuti penyelesaian persoalan terkait inflasi ini,” tutup Yoseph Jehalut. (aka)
Subscribe to my channel
